APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto (tengah) bersama pengurus partai Golkar membuka Rakornis Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar 2018 di Jakarta, Sabtu (20/10/2018). /Antara
Harianjogja.com, JAKARTA--Ada isyarat yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan suksesi kepemimpinan di partai koalisi termasuk Golkar dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga.
"Yang saya dengar begitu [partai koalisi menyelesaikan suksesi kepemimpinan] sebelum pelantikan, namun itu bukan langsung dari Pak Jokowi yang mengatakan," kata Andi di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Namun dia mengatakan apakah Golkar harus mengikuti isyarat Presiden tersebut atau tidak, harus disesuaikan dengan kebutuhan internal partai.
Menurut dia, Golkar tetap menjadi pendukung pemerintah dan urusan internal disesuaikan dengan kehendak kader partai.
Andi mengatakan saat ini sudah ada desakan dari sejumlah kader dan juga pengurus DPD Golkar untuk segera melakukan Munas pada September ini.
"Ada dorongan pelaksanaan Munas Golkar sebelum penetapan kabinet, ada dorongan seperti itu," ujarnya.
Namun Andi mengakui sejauh ini Golkar memang belum menjadwalkan waktu Munas karena dinamika yang terjadi dalam internal.
Menurut dia, sebagian ada yang menginginkan Munas Golkar digelar September, lainnya menginginkan Desember 2019.
"Rapat pleno akan digelar pada pertengahan Juli ini untuk menentukan waktu pelaksanaan Munas Golkar, Kita tunggu saja," katanya.
Menurut dia, untuk menindaklanjuti isyarat Presiden tersebut, DPP Golkar harus segera melaksanakan Rapat Pleno untuk memutuskan pelaksanaan waktu Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Dia mengatakan bahwa Golkar sebagai parpol pendukung pemerintah, memiliki peran signifikan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf Amin kedepannya.
"Saya pendukung segera rapat untuk menentukan kapan yang baik munas bagi partai Golkar," ujarnya.
Andi mengatakan sejumlah partai pendukung Jokowi-Ma\'ruf serentak mempercepat penyelenggaraan suksesi kepemimpinannya sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Partai tersebut antara lain, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena itu seharusnya Golkar sebagai pendukung Jokowi-Ma\'ruf juga harus menyelenggarakan Munas sebelum pelantikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Indonesia menguasai 41% produksi nikel olahan dunia. Pemerintah mendorong hilirisasi berlanjut ke ekosistem baterai.
WJNC 2026 diperpanjang dari Tugu hingga Titik Nol Kilometer. Pemkot Jogja menargetkan 60.000 pengunjung dan siapkan rekayasa lalu lintas.